Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan tidak ada kebijakan pengampunan pajak ke depan. Entah itu dalam format tax amnesty maupun program pengampunan sukarela (PPS).
Hal ini disampaikan Sri Mulyani dalam konferensi pers, Jumat (1/7/2022). Data yang digunakan sekarang untuk penegakan hukum ke depan.
"Kami tidak akan lakukan lagi program pengampunan pajak, data akan jadi baseline untuk melakukan upaya-upaya enforcement dan penegakan hukum secara konsisten bagi seluruh wajib pajak," jelasnya.
Ditjen Pajak, kata Sri Mulyani terus melakukan perbaikan sistem agar bisa memanfaatkan data serta memberikan pelayanan dengan lebih baik.
"Ditjen Pajak secara konsisten dan transparan dan akuntabel. Akan terus benahi data base, complain, agar jadi institusi yang bisa diandalkan punya integritas dan kompetensi, profesional," ungkapnya.
